Adisatrya Suryo Apresiasi Kinerja PTPN

23-06-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto saat memimpin Tim Kunspek Komisi VI DPR RI memantau progress implementasi Holding BUMN Gula di Kantor PTPN IX, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (22/6/2022). Foto: Jaka/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto mengapresiasi kinerja (performance) PT Perkebunan Nusantara (Persero) atau PTPN yang bisa meningkatkan pendapatan laba bersih, walaupun memang sebenarnya didukung dengan harga komoditas yang sedang cukup baik. Menurutnya, ke depan PTPN juga harus  merealisasikan gagasannya dengan merestrukturisasi model bisnis berdasarkan kategori tanaman dengan membuat subholding.

 

"Kita apresiasilah secara umum performance dari PTPN dengan mencatatkan laba bersihnya dan akan membuat subholding sesuai jenis tanaman-tanaman agar lebih fokus, di antaranya tanaman karet dan sawit dijadikan satu, lalu ada gula dan lainnya. Kita harapkan dengan adanya subholding ini ke depan manajemen bisa lebih fokus menangani tipe-tipe tanaman, sehingga produktifitas bisa meningkat dan tentunya petani bisa diuntungkan,” ujar Adisatrya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VI DPR RI memantau progress implementasi Holding BUMN Gula di Kantor PTPN IX, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (22/6/2022).

 

Politisi PDI-Perjuangan ini menjelaskan, dalam transformasi struktur sugar company ini, nantinya PTPN akan bermitra dengan sejumlah investor yang porsinya cukup besar sekitar 49 persen dan saham mayoritas 51 persen tetap dipegang PTPN. Dikarenakan proses transformasi ini membutuhkan pendanaan yang tinggi dan teknologi yang belum dimiliki oleh PTPN.

 

“Ini perlu kita perhatikan, karena kalau kita bicara pabrik itu kan sebenarnya tergantung dari kesiapan dana saja, tapi yang penting adalah dengan membuat pabrik modern dengan tingkat produktifitas dan efisiensi yang sangat tinggi, sehingga hasil produksinya juga cepat dan baik. Selain itu, transformasi kebunnya juga jangan ketinggalan, karena percuma punya pabrik modern tetapi kebunnya tidak modern,” terang Adisatrya.

 

Menurut Adisatrya, perkebunan yang modern menjadi suatu keniscayaan, terlihat dari produktifitas per hektarnya yang dihasilkan menurun terus. Ini yang harus selaras antara pabrik dan perkebunannya menjadi modern. "Kalau dari perencanaanya memang pasti sudah baik, makannya saya tekankan terkait Key Performance Indicator (KPI)-nya seperti apa? Apa yang ingin dicapai, bagaimana proses eksekusi dan implementasinya dari program-program tadi. Di situlah harus kita sama-sama jaga supaya sesuai jalannya, jangan melenceng dari roadmap yang sudah ditetapkan,” pungkas Adisatrya.

 

Selain itu, lanjut legislator dapil Jateng VIII ini, Dirut PTPN III juga mengusulkan tambahan kuota impor gula sampai nantinya program transformasi industri gula bisa menghasilkan swasembada. "Untuk soal ini nanti kita akan lihat dan bahas bersama di Komisi VI, tentu kita menginginkan kebutuhan gula nasional ini bisa terpenuhi tanpa impor. Tapi dengan kondisi produksi sekarang yang belum bisa memenuhi kebutuhan nasional, untuk menuju swasembada akan banyak memakan waktu untuk bisa menuju ke sana,” terangnya. (jk/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...